Penerimaan Pajak Sejumlah Daerah di Atas Target, Ini Daftarnya
Realisasi akseptasi pajak sejauh Januari-September 2020 terdaftar Rp 750,6 triliun. Jumlah itu sama dengan 62,6 % dari sasaran Bujet Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) 2020 yang dibanderol sejumlah Rp 1.198,82 triliun.
Dengan tahunan (year on year/yoy), realisasi itu terkontraksi 16,9 % dibandingkan masa sama tahun kemarin yang sejumlah Rp 902,79 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kontraksi akseptasi pajak masih berasal dari pelemahan ekonomi di tengah-tengah wabah Covid-19.
keuntungan yang dimilikki saat bermain slot "Memang alami desakan sebab usaha serta pembayar pajak alami desakan. Kita selalu siaga sebab setiap saat ada PSBB, langsung nampak (akseptasi) pajak kita tertekan," tutur Sri Mulyani, seperti diambil Sabtu (24/10/2020).
Tentang hal pajak pendapatan (PPh) migas alami pengurangan terdalam capai 45,28 % (yoy), dengan realisasi Rp 23,62 triliun. Sesaat untuk realisasi PPh non-migas sejumlah Rp 418,16 triliun, negatif 16,91 % (yoy).
Tetapi rupanya tidak selalu di bawah sasaran, akseptasi pajak banyak daerah sampai akhir kuartal III 2020 masih sama sasaran. Bahkan juga berada di antaranya yang malah sudah melebihi sasaran.
Seperti laporan yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Dumai lewat Tubuh Opini Wilayah (Bapenda), yang menulis realisasi akseptasi pajak wilayah Rp 134,7 miliar atau sejumlah 100,68 % dari sasaran refocusing sejumlah Rp 133,8 miliar sampai September 2020.
Beberapa bagian akseptasi menulis realisasi penghasilan yang lumayan bagus. Sebagaimana untuk pajak mineral bukan logam serta batuan raihannya lumayan tinggi, Rp 2,2 miliar atau 340,97 % dari sasaran refocusing Rp 658 juta.
Selanjutnya pajak iklan Rp 1,4 miliar, atau 103,67 dari sasaran refocusing Rp 1,3 miliar. Lalu Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) bagian perkotaan Rp 90 miliar atau 109,92 % dari sasaran refocusing Rp 81,9 miliar.
Walau belum capai 100 %, akseptasi pajak di sejumlah wilayah ini terdaftar cukup memberikan kepuasan. Bapenda di bawah Pemerintahan Kota (Pemerintah kota) Bogor sampaikan, Penghasilan Asli Wilayah (PAD) dari bagian pajak di Kota Bogor sampai kuartal ke-3 tahun ini sentuh Rp 385 miliar. Dengan persentase, angka itu seputar 85 % dari sasaran Rp 415 miliar.
Pencapaian dari Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB P2) serta Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB) jadi bagian dengan realisasi paling besar. Di mana untuk PBB P2 telah capai Rp 115 miliar, serta BPHTB Rp 101 miliar.
Tidak berbeda jauh dari Pemerintah kota Bogor, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi berhasil capai PAD dari bagian pajak Rp 1,8 triliun. Jumlah itu seputar 80 % dari sasaran tahun akhir Rp 2,2 triliun.